JURNAL PLS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH EDISI MEI 2011

PLS Kembangkan Program Kursus Para Profesi
(10/05/2011 - 18:22 WIB)

Jurnalnet.com (Jakarta): Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Ditjen PLS) mengembangkan program Kursus Para Profesi (KPP) dengan pendekatan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH). Pendekatan ini digunakan sebagai pembelajaran masyarakat agar memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memasuki dunia kerja atau usaha mandiri.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, pengembangan KPP didukung dengan kebijakan, program dan pendanaan. "Pemerintah menyediakan berbagai kursus dan pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan (demand driver) di dalam dan luar negeri untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, " ujar Bambang pada acara penyerahan Indonesia Spa Therapist Certification pada 150 spa therapist di Gedung Depdiknas, hari ini.

Program KPP adalah implementasi pilar ke dua pembangunan pendidikan yaitu peningkatan mutu, relevasi dan daya saing. KPP berorientasi pada spektrum kursus kewirausahaan desa, perkotaan, nasional dan internasional. Karena itu, menurut Mendiknas, sertifikasi profesi sangat penting sebagai jaminan pengakuan atas mutu profesi setiap lulusan kursus. "Kami bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal (BAPNF) untuk mengeluarkan sertifikasi profesi tersebut," kata Bambang.

Lebih lanjut, penerbitan sertifikat untuk menjamin mutu PKH yang diatur dalam Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. "Penerbitan sertifikat tersebut mendapat persetujuan dari Depdiknas dan Depnakertrans, " tambah Bambang.

Dirjen PLS, Ace Suryadi, menjelaskan program KPP memusatkan perhatian kepada pemuda lulus SMP yang tidak melanjutkan, putus sekolah SMA/SMK dan tidak melanjutkan. Pelaksanaannya bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Koperasi dan Usaha Kecil, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan lembaga kursus lainnya.

"Salah satunya, kami bekerjasama dengan ESSENSIAL SPA Akademis untuk keterampilan spa dalam pengembangan model, metode dan kurikulum kursus spa," kata Ace. Ia menambahkan, kerjasama juga dilakukan untuk menyusun standar pelatihan, materi pelatihan, tenaga pendidik, sistem evaluasi, dan standar kompetensi lulusan melalui uji kompetensi.

Pembinaan KPP oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen PLS Depdiknas, antara lain kursus akupuntur, Intenational Computer Driving License (ICDL), Bahasa Mandarin, Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), spa therapist, dan keterampilan kursus lainnya. Menurut Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Triyadi, kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kursus dan kelembagaan yang bermutu, profesional, dan berstandar nasional dan internasional. ***(rht)

Pemerintah dukung tumbuhnya forum PAUD
(03/05/2011 - 18:38 WIB)

Jurnalnet.com (Jakarta): Pemerintah akan mendukung tumbuhnya forum PAUD untuk meningkatkan angka partisipasi anak usia dini dalam lembaga pendidikan. Sebab kata Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas Ace Suryadi, sampai saat ini lembaga PAUD masih 'ngumpul' di daerah perkotaan.

"Tanpa ada forum-forum PAUD, kita sulit untuk menjangkau anak-anak balita di daerah terpencil," ujar Ace disela pertemuan forum PADU pusat Kamis (2/11).

Diakui, dari 28 juta anak usia dini, yang belum terlayani lembaga PAUD apapun sekitar 11 juta anak (39,29%). Mereka tinggal dilokasi pedesaan dan daerah terpencil yang sulit dijangkau lembaga PAUD milik pemerintah.

Karena itu, Ace menilai tumbuhnya forum PAUD didaerah-daerah sangat strategis untuk meningkatkan angka partisipasi balita pada pendidikan usia dini. "Kita akan terus mendorong tumbuhnya forum PAUD terutama yang berasal dari masyarakat," lanjut Ace.

Selain itu, forum PAUD menjadi wadah kerjasama untuk menyatukan visi, misi, langkah dan peran masing-masing anggota dalam rangka pengembangan anak usia dini seutuhnya. Sebab forum ini sendiri dibentuk untuk memadukan langkah dan tindakan yang dilakukan masing-masing pihak guna mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berahlak mulia untuk masa depan yang gemilang.

Diakui Ace, forum PAUD yang sudah ada, telah memberikan kontribusi pemikiran yang sangat bermandaat bagi pemerintah untuk meningkatkan layanan dan akses anak usia dini baik dalam aspek layanan pendidikan, perawatan, pengasuhan, kesehatan dan gizi serta pengembangan anak usia dini secara holistik dan integratif.

Kelebihan dalam forum ini bahwa upaya-upaya pengembangan anak usia dini melibatkan banyak instansi seperti Depkes, kementerian Pemberdayaan Perempuan, Depsos, Dediknas dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Juga instansi lain serta LSM peduli anak.

Pada paparan forum tersebut, Susilahati, dari KPAI menuturkan bahwa anak-anak Indonesia masih menghadapi problem yang sedemikian komplek. Mulai dari masalah penculikan anak, angka kematian balita, gizi buruk yang melanda 8,3% anak Indonesia, hingga bayi lahir dengan berat badan rendah yang mencapai 710 ribu per tahun.

Jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran pun masih cukup banyak. Data yang masuk KPAI hingga 2006 masih ada 11 juta anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. ***(rht)

Depdiknas akan Sebarluaskan Sistem PAUD Holistik Integratif (18/05/2011 - 06:37 WIB) Jurnalnet.com (jogakarta): Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bekerjasama dengan Bappenas mulai 2009 akan menyebarluaskan sistem pendidikan anak usia dini (PAUD) secara holistik dan integratif. Semua jenis stimulasi untuk anak dan berbagai lembaga terkait yang selama ini mengembangkan dan membina PAUD akan dikelola dalam satu sistem penyelenggaraan yang utuh. Di samping itu, peningkatan akses dan perluasan kesempatan peserta didik PAUD yang berasal dari keluarga kurang mampu akan memperoleh perhatian yang lebih besar. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PNFI) Depdiknas Hamid Muhammad membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) pada Seminar Nasional PAUD dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun HIMPAUDI Ke-3 di Depdiknas, Jakarta, Senin (17/11/2008) Hadir pada acara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal, Direktur PAUD Ditjen PNFI Depdiknas Sujarwo Singowidjojo, dan para pengelola PAUD di seluruh Indonesia. Hamid mengatakan, lembaga PAUD di tingkat kecamatan, desa, dan daerah terpencil merupakan program prioritas pemerintah. Melalui kebijakan tersebut dan kebijakan lain yang selama ini sudah dilaksanakan, dia optimis angka partisipasi kasar (APK) PAUD akan dapat ditingkatkan dengan lebih cepat dan sekaligus secara bertahap juga akan meningkatkan mutu PAUD. Dia menyebutkan, target APK PAUD nonformal pada akhir 2009 adalah sebanyak 35 persen, sedangkan target keseluruhan PAUD formal dan nonformal sebanyak 53 persen. "Dalam Renstra Depdiknas 2010-2014 target APK PAUD secara keseluruhan sebesar 72 persen," katanya. Sujarwo mengatakan, pelaksana sistem ini adalah tim gabungan antar departemen, HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini), dan Forum PAUD. Dia menjelaskan, dalam satu kelompok PAUD akan ada ahli kesehatan atau gizi dan ahli perawatan sosial. Dengan kata lain, lanjut dia, pendidik dan tenaga kependidikan dilatih supaya paling tidak mempunyai kemampuan itu. "Kalaupun di situ tidak ada ahli gizi, tapi dia mengetahui ilmu-ilmu gizi untuk anak dengan pelatihan jangka pendek. Tekanannya pada pendidik dan tenaga kependidikan supaya mempunyai kemampuan holistik juga," katanya. Sujarwo menyebutkan, saat ini terdapat 50,47 persen dari 26 juta anak yang terlayani PAUD. Dia berharap, output dari program PAUD ini lebih menghasilkan anak yang lebih cerdas, sehat, dan tangkas. "Usia emas kalo diolah dengan satu pendekatan PAUD yang holistik akan lebih bermutu dibandingkan yang parsial," ujarnya.***(rht/pih)

Fokus Pendidikan Luar Sekolah Kemampuan Wirausaha

(25/05/2011 - 14:45 WIB)

Jurnalnet.com (Aceh): Pendidikan luar sekolah bagi siswa yang putus sekolah difokuskan untuk memperoleh kemampuan berwirausaha. Untuk itu, pembelajaran kecakapan hidup (live skill) keterampilannya yang bermanfaat langsung bagi anak-anak muda putus sekolah yang tengah mengganggur.

Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas Ace Suryadi mengatakan focus pendidikan ini dalam kaitan memberikan keterampilan kepada mereka untuk memperoleh penghasilan. Misalnya, pendidikan wirausaha dan keterampilan mengelola industri rumah tangga.
"Pendidikan keterampilan ini merupakan terobosan dalam mengatasi masalah penggangguran di kalangan anak-anak putus sekolah," kata Ace Suryadi disela-sela acara Rembug Nasional Pendidikan 2006 di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Kamis (20/4).

Dia mengatakan untuk pendidikan wirausaha, antara lain, bekerja sama dengan Departemen Kehutanan dengan menanam jarak di Aceh, Nilam di Subang, Jabar, ulat sutra di Bogor. Termasuk juga, menanam murbai. Pola yang dilakukan dengan inti plasma. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai inti dan masyarakat sebagai plasmanya. PKBM menyediakan bibit, sarana dan prasarana seperti mesin, sekaligus membeli hasilnya dari petani. "Sekarang ini sekitar 120 orang menanam nilam di Subang yang hasilnya tiga kali lipat dibandingkan menanam padi. Harganya, di luar US$160.000/kg," katanya.

Untuk industri rumah tangga, kata Ace, sudah diterapkan di Sumedang, Jawa Barat dengan membuat makanan Opak yang bertujuan ekspor, antara lain, ke Jepang, Singapura, Brunai Darussalam. Industri kecil ini berlokasi di kampung dengan menyerap tenaga kerja sekitar 300 orang. "Kini tengah dicoba industri rumah tangga yang membuat Ranggina dengan tujuan ekspor juga," katanya seraya menambahkan orang-orang di luar negeri menyukai makanan-makanan khas Indonesia, seperti tempe, oncom, opak, dan sebagainya. Peluang-peluang seperti itu, kata Dirjen, tinggal ditangkap oleh pengusaha kecilnya dan dikelola dengan baik, sehingga bisa masuk pasar internasional. Kemampuan untuk memperoleh keterampilan membuatnya juga tidak terlalu sulit dan pendidikan orang-orangnya juga tidak perlu tinggi-tinggi, seperti pendidikan yang banyak dimiliki masyarakat pedesaan.

Sedangkan, untuk di perkotaan pihaknya mengembangkan bengkel sepeda motor keliling dengan wadah koperasi jasa oto (Kasato). Peluang ini melihat begitu banyaknya jumlah kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Bahkan, sudah masuk ke pedesaan.
Contoh lainnya, kursus menjahit. Misalnya, kursus Gilang Tiara Bekasi, Jabar. Kursus ini disamping mendidik pesertanya berwirausaha, juga sekaligus mengentaskan mereka yang buta huruf. Bahkan, setiap tahunnya sekitar 1.200 orang buta huruf bisa melek dengan kursus ini. Pasalnya, bagi peserta yang ingin mengikuti kursus diwajibkan untuk bisa membaca terlebih dulu. Jadi, sebelum kursus menjahit mereka terpaksa harus belajar membaca dulu di sana. Pada awalnya kegiatan kursus ini merupakan swadaya. Namun, melihat potensinya Ditjen PLS mengajak bekerja sama dengan memberikan bantuan dana block grant untuk mengembangkan kursus sekaligus memelekkan orang buta huruf.

"Tadinya, mereka tidak mau, karena merasa sudah mandiri. Namun, demi kepentingan lebih banyak masyarakat yang bisa diserapnya akhirnya bersedia juga. Toh, tujuannya sama, sama-sama ingin mencerdaskan dan memandirikan masyarakat," ujarnya.

Dana bantuan yang diberikan oleh Ditjen PLS bervariasi mulai dari Rp25 juta-75 juta per lembaga. Dana PLS tidak terlalu banyak, pemberian itu hanya semacam stimulus, agar warga yang memiliki dana membuat semacam kursus atau industri rumah tangga yang mampu menyerap anak-anak muda yang putus sekolah untuk memperoleh pekerjaan.

Terkait dengan buta aksara Ace mengatakan saat ini ada 14,6 juta orang yang mengidap buta aksara. Tahun ini diharapkan bisa mengentaskan 2,4 juta orang. Namun, kemampuan pemerintah pusat dan daerah hanya bisa 800.000 orang.

Sementara itu, Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan untuk memberantas buta aksara sedikitnya membutuhkan dana Rp1,1 triliun per tahun. Pemerintah menargetkan pada 2009 buta aksara turun sampai 5%. Dari dana tersebut yang ditanggung pemerintah pusat hanya sebesar 2/3 atau Rp700 miliar. Sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dukungan dana ini harus berkesinambungan hingga tahun 2009. Untuk mencapai target turun 5% pada 2009 perlu komitmen yang tinggi dari setiap daerah,juga dana yang besar. Pemberantasan buta aksara ini, katanya, perlu strategi atau model pembelajaran baru. Model pembelajaran paket A secata SD dan paket B setara SLTP yang semula menggunakan bahasa Indonesia, harus dibalik menjadi 2-3 bulan pertama menggunakan bahasa Ibu (daerah). Kemudian, bulan keempat menggunakan bahasa Indonesia.***(rhm)

Lulusan Kesetaraan Miliki Hak Eligibilitas
(23/05/2011 - 15:52 WIB)

Jurnalnet.com (Solo): Setiap orang yang lulus Ujian Nasional (UN) Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.

Mendiknas Bambang Sudibyo menegaskan status program pendidikan kesetaraan memiliki hak eligibilitas atau hak memeroleh hasil dan kesempatan belajar yang sama atau setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Untuk itu, setiap lembaga diminta mematuhi ketentuan perundangan, agar tidak diindikasikan melanggar hak azasi manusia, tegas Bambang Sudibyo di Jakarta Sabtu (16/6).
Terkait dengan ini, Depdiknas mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh lembaga pendidikan dan instansi terkait lainnya yang ditandatangi langsung oleh Mendiknas Bambang Sudibyo.
UU.No 20/2003 tetang Sisdiknas menganut sistem multi entry-exit. Pasal 26 ayat 3 menyebutkan pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang mencakup program Paket A, B, dan C.

Pasal 26 dan ayat 3 itu jelas menyebutkan hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Dengan demikian, mendiskreditkan peserta UN Kesetaraan jelas merupakan sebuah pelanggaran hak azasi manusia, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Depdiknas Burhanuddin Tolla selaku penyelenggara UN Kesetaraan mengatakan rincian jumlah peserta UN Kesetaraan yang brasal dari jalur non formal Paket A 38.209 orang, Paket B 156.169, dan Paket C 170.609. Totalnya, 364.984. Lebih dari 23.308 orang dari total jumlah itu berasal dari pondok pesantren di 27 provinsi.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, ujarnya, skor kelulusan UN rata 5.00 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan tidak ada nilai di bawah 4,25.
Cara Ikut UN

Direktur Pendidikan Kesetaraan Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal Depdiknas Ella Yulaelawati mengatakan berdasarkan Peraturan Mendiknas pasal 3 ayat 3 2007 menyebutkan syarat ikut UN Kesetaraan memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 tahun 1 dan semester 1 tahun terakhir. Mereka secara otomatis akan didata oleh pengelola program pendidikan kesetaraan, ujarnya.

Siswa pindah jalur akan dikordinasi oleh Kepala Dinas atau Subdin Pendidikan Non Formal dan Informal (tadinya Pendidikan Luar Sekolah/PLS) , sehingga siswa gagal UN formal bisa daftar untuk mengikuti UN Kesetaraan. Mereka tinggal membawa bukti buku raport semester terakhir atau surat keterangan kepala sekolah sudah mengikuti UN formal.

Mekanisme pendaftaran bagi peserta didik yang gagal UN formal. Ketentuannya, mereka dinyatakan tidak lulus berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional dapat daftar melalui sekolah penyelenggara dengan mencantumkan nomor UN pendidikan formal.

Sekolah penyelenggara meneruskan ke tingkat provinsi dengan tembusan ke kabupaten/kota. Provinsi mencetak dsn mendistribusikan daftar nominasi peserta UN Kesetaraan kepada unit pelaksana UN Kesetaraan melalui penyelenggara tingkat kabupaten/kota. ***(rht)

Pendidikan Kesetaraan Unggulkan Kemahiran Ekonomi
(15/05/2011 - 16:47 WIB)

Jurnalnet.com (banten): Upaya untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Kesetaraan yaitu dengan mata pelajaran unggulan kemahiran ekonomi (economic literacy) yang tidak ada di sekolah formal. Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan In formal (PNFI) Depdiknas Ace Suryadi mengatakan mengajarkan kemahiran ekonomi ini amat penting, agar kepekaan ekonomi bisa terasah. Sayang kita alpa dalam mengasah kepekaan ekonomi, sehingga menjadi lamban dalam membuat keputusan yang bersifat ekonomi. Padahal, dalam kehidupan ini setiap orang tidak lepas dan harus membuat keputusan di bidang ekonomi.

''Contoh, etnis Tionghoa, khususnya yang ada di perantuan yang sukses, karena terus menerus mengasah kepekaan ekonomi ini,'' ujar Ace Suryadi dalam acara diskusi pendidikan yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) bekerja sama dengan Pusat Informasi dan Humas (PIH) Depdiknas di Yogyakarta, Sabtu (17/11).

Ia mengatakan dalam kemahiran ekonomi ini merupakan kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan-pendekat an prinsip ekonomi.

Tujuannya, agar mampu menjadi konsumen yang berwasan luas, tidak terbawa arus konsumtif. Kalau menjadi produsen, dia bertindak sebagai produsen atau wira usaha bertanggung jawab. Menjadi penabung dan investor yang bijaksana, pekerja yang produktif,

warga negara yang demokratis, dan partisipasi aktif dalam perekonomian global.
''Belajar dan mengasah prinsip-prinsip eonomi ini harus sejak dini, mulai Paket A (setara SD), khususnya di Paket B (setara SLTP), dan Paket C (setara SLTA), sehingga lambat laun akan muncul kepekaan dalam transaksi ekonomi,'' ujarnya.

Kurikulum yang dikembangkan dalam Pendidikan Kesetaraan berbeda dengan di pendidikan formal yang mengacu kepada satuan kredit smester. Di Pendidikan Kesetaraan mengacu kepada satuan kredit kompetensi yang bersiat tematik. ''Jadi, yang diuji itu, terutama kompetensinya, '' jelas Ace.

Dia mengatakan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan standar isi, validasi, penilaian, dan pengakuan terhadap pengetahuan sebelum belajar dan tes penempatan, serta alih kredit kompetensi, pengesxahan dan pengakuan tingkatan, dan Ujian Nasional Kesetaraan.

Sedangkan, standar isi Pendidikan Kesetaraan ditetapkan melalui Permendiknas No 14/2007. Kelompok mata pelajaran Iptek sama dengan di pendidikan formal, dilengkapi dengan dua mata pelajaran keterampilan fungsional dan kepribadian profesional.

Standar isi Pendidikan Kesetaraan menekankan kompetensi yang berbasis kecakapan hidup. Beban belajar dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai warga didik. Baik itu, melalui tatap muka, praktik keterampilan, kegiatan mandiri. Beban belajar tidak mengatur waktu yang harus ditempuh, melainkan mengatur kompetensi.

Sementara itu, di tempat terpisah Direktur Pendidikan Kesetaraan Ditjen PNFI Depdiknas Ella Yulaelawati mengatakan sekurang-kurang terdapat sasaran warga didik 846.079 untuk Paket A. Mereka berasal dari putus sekolah SD/MI. Sebanyak 494.618 orang untuk Paket B. Sasaran Paket C sedikitnya 1.227.223.

Jumlah sasaran warga didik ini, ujarnya, jauh lebih besar apabila ditambah dengan sekitar 1,9 juta orang usia tiga tahun di atas wajib belajar (16-18 tahun) yang belum bisa menyelesiakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

''Mereka rata-rata tinggal di daerah tertencil, terisolasi, karena sekolah formal sangat jauh, sehingga sulit dijangkau oleh mereka. Termasuk juga, ikut membantu orang tua mencari nafkah, dan sebagainya,' ' ujarnya.

Dia mengatakan saat ini telah terlayani 105.468 warga didik Paket A, 588.579 warga Paket B, dan 495.000 Paket C.

Meski, Paket C belum merupakan wajib belajar, program ini, ujar Ella, telah menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga mereka membiayai dirinya sendiri untuk meningkatkan kebutuhan hidupnya. ''Akibatnya, ada kecenderungan naik terus warga belajarnya,' ' ujar Ella. ***(roro)

Siswa tak lulus UN bisa ikut ujian kesetaraan
(26/05/2011 - 17:48 WIB)
Jurnalnet.com (bogor): Bagi pelajar SMA/MA/SMK, SMP/Mts tidak lulus dalam ujian nasional (UN) formal pada bulan April 2007 ini, maka yang bersangkutan boleh mengikuti ujian kesetaraan.

Demikian benang merah yang disampaikan oleh Direktur Kesetaraan, Ella Yulaelawati, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Ace Suryadi, dan Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Depdiknas, Bambang Wasito Adi, di Depdiknas Jakarta, Kamis (6/4)

"Syarat bagi mereka yang tidak lulus sangat gampang, mereka hanya menunjukkan tanda bukti ikut UN formal, tidak dipungut biaya dan juga ada surat keterangan tidak lulus, mendaftar ke Dinas PLS setempat," jelas Ella.

Jadwal UN keetaraan tahap pertama pada 28- 31 Mei 2007 untuk paket C dan 4-6 Juni untuk paket A dan B. Untuk sementara jumlah peserta UN kesetaraan mencapai 364.987 orang dengan rincian paket A diikuti 38.209 orang, paket B diikuti 156.169 orang dan paket C diikuti 170.609 orang.

Ace Suryadi mengungkapkan UN kesetaraan memiliki bobot dan kedudukan yang sama dengan UN sekolah formal terutama dalam hal menentukan kelulusan seseorang dari jenjang pendidikan tertentu. "Jadi hanya penyelenggaraannya saja yang berbeda, tetapi prinsipnya sama dengan sekolah formal," ujar Ace.
Dari 364.987 orang calon peserta UN kesetaraan tersebut, 23.308 orang diantaranya berasal dari pesantren. Jumlah tersebut diakui Ace belum final mengingat UN formal belum diumumkan. "Jadi bisa saja mereka yang tidak lulus sekolah formal lantas mengikuti UN kesetaraan," lanjutnya.

Jika dalam UN formal hanya tiga mata pelajaran yang di
UN-kan, maka kata Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas Ella Yulaelawati pada UN kesetaraan jumlah pelajarannya cukup banyak. Untuk paket C jurusan IPA meliputi kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, Biologi dan Matematika.

Untuk jurusan IPS meliputi kewarganegaraan, Tata negara, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi. Sedang soal nilai, tahun ini standar minimal kelulusan disamakan dengan UN formal yakni 5,00. Atau jika ada mata pelajaran yang mendapatkan nilai dibawah 4,25, rata-rata dari total nilai pelajaran yang di UN-kan minimal 5,33.

UN formal sendiri, tambah Bambang Waskitao Adi, akan diumumkan pekan depan. Proses komputerisasi dari pusat dijadwalkan selesai seminggu ini dan distribusi hasil akan dilaksanakan sepekan kemudian. "Kami kasih kebebasan pada daerah untuk menetapkan jadwal pengumuman UN formal," tandas Bambang. ***(rht)

Pendidikan Tidak Hanya di Sekolah
(05/05/2011 - 18:02 WIB)

Jurnalnet.com (surabaya): Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa untuk memperoleh pendidikan maka harus pergi ke sekolah. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pendidikan bukan hanya di sekolah. Sebetulnya, sekolah hanya bagian dari pendidikan.
"Kadang-kadang masyarakat kita keliru mengartikan pendidikan. Dikiranya pendidikan itu hanya sekolah. Padahal sudah terbukti di Indonesia, bahwa pendidikan di sekolah itu belum berhasil," kata Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas Ace Suryadi pada peresmian Gedung Serba Guna Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (GSG BP-PLSP) Regional II Jayagiri di Lembang, Bandung, Jawa Barat pada hari ini.

Menurut Ace, sekolah saja tidak cukup, karena masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang tidak mampu bayar sekolah, dan tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Ada juga yang tidak berniat untuk sekolah.

Ace mencontohkan di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 5,5 juta orang usia sekolah yang tidak sekolah. Sebanyak 2,6 juta tidak sekolah di sekolah dasar (SD), 1,6 juta tidak sekolah di sekolah menengah pertama (SMP), dan 1,3 juta tidak sekolah di sekolah menengah atas atau kejuruan (SMA/K). "Jika mereka kita biarkan diluaran mungkin mereka sudah banyak yang kena narkoba dan kriminal. Makanya dikembangkan pendiidikan kesetaraan," ujarnya.

Lebih lanjut Ace mengatakan pemerintah membuka prioritas keleluasaan bahwa pendidikan bukan hanya di sekolah, tetapi juga dalam bentuk kelompok belajar, mobil dan kelas belajar. Selain itu, kata dia, diselenggarakan juga program pendidikan Paket A, B, dan C. "Itu semua dilaksanakan untuk variasi dan inovasi. Di sanalah mutu dapat dicapai," kata Ace.

Hal senada dinyatakan Direktur Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal PLS Ella Yulaelawati. Menurut dia, sebenarnya pendidikan dimulai dari rumah, tetapi karena tidak mampu maka anak kemudian disekolahkan. Ella menjelaskan pendidikan kesetaraan adalah layanan pendidikan jalur non formal yang menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional.

Setaranya itu bagaimana ? Menurut Ella, setara itu setelah melalui ujian nasional (UN), maka lulusan pendidikan kesetaraan dikatakan setara dengan SMP dan SMA sekolah formal. "Namun jangan sampai keliru, seolah-olah jalur nonformal diformalkan. Ya akan jauh dari sasaran, nanti ada putus paket B kalau gitu," ujarnya.

Lebih lanjut Ella mengatakan pendidikan kesetaraan merupakan layanan yang fleksibel dan lebih menekankan pada keterampilan hidup. Selain itu, juga, membangun pada pembelajaran mandiri.
Ace menyampaikan indikasi belum berhasilnya pendidikan di sekolah dapat dilihat dari mutu sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang belum meningkat. "Tingkat kesejahteraan guru juga belum memenuhi harapan," ujarnya.

Ace menyebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditentukan oleh tiga indikator, yakni ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Adapun indikasi ekonomi diukur dari pendapatan perkapita, indikasi kesehatan diukur dari angka harapan hidup, sedangkan pendidikan diukur dari angka partisipasi sekolah dan buta aksara.

Ace menilai kenaikan IPM Indonesia dari urutan ke-110 pada tahun 2005 naik ke urutan 108 pada tahun 2006 bukan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesehatan. "Yang beranjak itu justru pengurangan buta aksara yang cukup signifikan. Jadi karena buta aksara berkurang, angka melek aksara naik, itu yang mempengaruhi kenaikan IPM," katanya.***(rht)